Sabtu, 30 Juni 2012

Obral Janji saat Kampanye bisa Menyusahkan

Political Commitment by grey garden
Political Commitment, a photo by grey garden on Flickr.

Di dunia politik, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat bahwa para "calon" pengempu kewenangan eksekutif maupun legeslatif gemar manaburkan janji-janji baik secara personal, maupun oleh tim suksesnya. Hingga batas tertentu saya bosan mendengarkan lontaran janji-janji - yang mungkin di telinga banyak orang terdengar manis.

Kadang janji itu diucapkan tidak melihat situasi dan kondisi sistem yang tengah berjalan di masyarakat, hanya sekadar bumbu pemanis memberikan pengharapan kosong bagi para calon pemilihnya.

Katakan saja beberapa waktu lalu, saya mendengar seorang yang maju kampanye (entah siapa, saya tidak terlalu memerhatikan) mengatakan bahwa rakyat tidak perlu repot berobat, cukup tunjukan KTP saja - saya langsung "tepok jidat" dan berkata, "emang segampang itu apa?"

Di satu sisi, ya itu adalah ide yang baik, namun di sisi lain itu adalah bunuh diri dalam kondisi masyarakat saat ini. Kalau si calon tidak tahu alasannya mengapa, maka bodoh sekali dia.

Saya sering mendengar kolega mengeluh bahwa ada banyak keluhan dari pihak LSM yang katanya membela orang miskin, bahwa orang miskin "dilarang sakit", "dipersulit berobat".

Ah, yang benar saja?

Apa karena sampeyan merasa miskin terus datang dan menyerahkan KTP, lalu semua beres dan bisa masuk gratis, berobat gratis, pulang gratis? Pokoknya tinggal terima jadi pelayanan kesehatannya? Kalau bisa begitu, semua orang juga mau dong.

Bahkan ndak cuma yang miskin, yang berduit saja juga mesti repot kok. Yang miskin pakai jaringan pengaman sosial, yang berduit pakai asuransi, dua-dua sama-sama mesti mengurus administrasi yang tidak sedikit. Bedanya, yang sadar bahwa itu mesti diurus, tidak akan mengeluh.

Saya sendiri sih merasa akan senang sekali kalau administrasi dan birokrasi bisa dipangkas, tapi apa iya semudah itu? Di negeri yang mental pejabat dan rakyatnya sama-sama gemar korupsi, kepercayaan untuk memangkas birokrasi itu susah.

Dana jaringan pengaman sosial berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat, dan memang seharusnya dikembalikan pada rakyat - terutama yang memerlukan agar diprioritaskan. Kalau dengan KTP saja bisa menunjukkan difrensiasi prioritas ini, sih tidak masalah, tapi nyatanya tidak, karena itu administrasi lebih lengkap diperlukan agar tepat sasaran.

Apa iya mau di KTP ditaruh tambahan item pembeda antara warga miskin dan berduit? Sehingga bisa langsung dikenal, "wah, yang ini miskin, ayo masuk Pak, berobatnya gratis." Sampeyan mau membuat perpecahan dan diskriminasi lagi di negeri ini?

Calon pejabat kok ndak ngerti hal-hal sesederhana ini. Apa iya wilayah yang akan dipimpinnya akan baik-baik saja, kalau yang memimpin saja tidak menunjukkan kecerdasan yang bijaksana?

Ah, saya cuma bisa geleng-geleng kepala. Masalah itu harus diatasi dengan solusi yang cerdas, bukan dengan yang menambah masalah. Saya ndak punya kompetensi seperti ini, makanya saya ndak akan pernah bisa berjanji seperti itu.

N.B: Gambar hanya memberikan ilustrasi dan tidak memiliki hubungan keterkaitan dengan isi/tulisan di atas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar